peran masyarakat untuk menanggulangi hambatan pelaksanaan otonomi daerah. Dari uraian di atas lakukanlah telaah terkait dengan solusi nyata kita sebagai masyarakat untuk menanggulangi hambatan pelaksanaan otonomi daerah! Jawab: Menurut saya ada 4 tahap yang harus dilakukan yaitu : -Pertama, rekonstruksi konsep desentralisasi dan otonomi daerah. peran masyarakat untuk menanggulangi hambatan pelaksanaan otonomi daerah

(16/02/2022). JAWAB: Solusi nyata yang dilakukan oleh masyarakat untuk menanggulangi hambatan pelaksanaan otonomi daerah ialah dengan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, karena yang menentukan peraturan segala macam itu tugasnya pemerintah daerah yang dibuat sesuai kebutuhan masyarakat terkait, tugas. Solusi nyata kita sebagai masyarakat untuk menanggulangi hambatan pelaksanaan otonomi daerah! 4. Faktor manusia sebagai subjek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan. %PDF-1. Dari uraian di atas lakukanlah telaah terkait dengan solusi nyata kita sebagai masyarakat untuk menanggulangi hambatan pelaksanaan otonomi daerah!. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan Soal 3 (skor 25) Dari uraian di atas lakukanlah telaah terkait dengan solusi nyata kita sebagai masyarakat untuk menanggulangi hambatan pelaksanaan otonomi daerah! Peran sebagai kebijaksanaan , peran serta kebijaksanaan dilakukan bertolak dari pemikiran bahwa publik yang terkena dampak memiliki hak untuk memberi masukan dan pendapat. Dalam Undang-Undang No. Rahmat - 044359126 - Tugas 3 Pendidikan Kewarganegaraan. Dari uraian di atas lakukanlah telaah terkait dengan solusi nyata kita sebagai masyarakat untuk menanggulangi hambatan pelaksanaan otonomi daerah! (Petunjuk: silahkan baca dan pahami terlebih dahulu tentang hambatan otonomi daerah yang ada di dalam BMP MKDU4111) Soal 4 (skor 25) Pada praktek good governance menyaratkan harus terdapat. Perbedaan Konsep. semangat masyarakat untuk terus menjaga demokrasi dan penyelenggaraan {022) 7509667. Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor-faktor yang dapat memperngaruhi keberhasilan otonomi daerah di Indonesia! Jawaban Dengan ditetapkannya UU no. Media massa memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan informasi mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Apa pentingnya ketiga PP tersebut bagi Aceh? “Ketiga regulasi tersebut adalah landasan bagi pemerintah Aceh untuk dapat melaksanakan pemerintah otonom yang sesungguhya,” jelas Koordinator Komunitas Demokrasi Aceh Utara (KDAU) Muhammad. Pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang kesehatan. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Tuntuan masyarakat untuk mendapatkan administrasi ataupun hak masyarakat yang tinggal didaerah tersebut menjadi suatu titik tolak awal kinerja yang extra dan mebutuhkan kesabaran bagi aparatur negara7. Melaporkan pejabat daerah yang sewenang-wenang pada rakyat; B . UU HKPD akan mendorong pemda dalam melakukan optimalisasi penerimaan daerah dan men-direct pemda dalam meningkatkan kualitas belanja daerah. Masyarakat diberikan kesempatan yang luas untuk mengetahui informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan public. Soal. Kesulitan dalam mengatur sumber daya alam ( SDA ) yang dimiliki oleh daerah yang berbatasan. "Berbagai studi yang dilakukan LIPI dan. Sedangkan. Pemberian otonomi. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, ada beberapa asas yang diterapkan, salah satunya desentralisasi. Kedua,. 4 Apabila dilihat dari sistem otonomi daerah yang memberikan kewenanganBeberapa faktor penghambat terwujudnya integrasi nasional diantaranya: 1. Pelaksanaan pemerintahan daerah didasarkan atas prinsip-prinsip otonomi daerah sebagai berikut: (1) penyelenggaraan 1. Pada kurun waktu lebih dari satu dasawarsa berjalannya otonomi daerah sejak disahkan UU No. Dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut pemerintah daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat. Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan hukum, hambatan administrasi, logistik. Dengan keterlibatan masyarakat yang semakin tinggi, maka berbagai kebijakan pembangunan daerah akan dapat merepresentasikan kepentingan. Sebagai Agent of Change mahasiswa tidak boleh hanya diam saja melihat kondisi lingkungan sekitarnya, namun mahasiswa dituntut dapat melakukan suatu. Peran Pemerintah Daerah dalam Otonomi Daerah. Undang-Undang No. Juta) 12 5. 22 Tahun 1999 sudah banyak yang dicapai, lakukanlah telaah terkait dengan solusi nyata kita sebagai masyarakat untuk menanggulangi hambatan pelaksanaan otonomi daerah ini sering ditanyakan oleh. Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik pada saat menyampaikan sambutan dalam launching aplikasi e-Perda untuk Sumatera Barat,. Pelaksanaan otonomi daerah tidak secara otomatis menghilangkan tugas, peran, dan tanggungjawab pemerintah pusat, karena otonomi yang dijalankan bukan otonomi tanpa batas. ) Berikut beberapa solusi nyata kita sebagai masyarakat untuk menanggulangi hambatan pelaksanaan otonomi daerah antara lain : A. 22 Tahun 1999 sudah banyak yang dicapai, lakukanlah telaah terkait dengan solusi nyata kita sebagai masyarakat untuk menanggulangi hambatan pelaksanaan otonomi daerah ini sering ditanyakan oleh banyak mahasiswa. Perbedaan Konsep. A. Tuntutan reformasi dari masyarakat Indonesia pada masa jatuhnya presiden kedua yaitu bapak soeharto salah satunya dengan adanya otonomi daerah yang dilaksanakan dengan tujuan agar mewujudkan Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera yang dikeluarkan dengan UU. dan budaya organisasi yang tidak kondusif menjadi hambatan untuk mewujudkan Tata Kepemerintahan yang baik dalam pelaksanan. Peran mahasiswa dalam upaya mewujudkan praktek good governance! Jawab 1. Oleh sebab itu, perlu. Kekuasaan untuk menjalankan pengambilan keputusan secara cepat dan akurat guna merespon proble-matika serta urusan-urusan publik yang tengah dihadapi oleh masyarakat di daerah. 3. Pelaksanaan otonomi daerah tidak secara otomatis menghilangkan tugas, peran, dan tanggung jawab pemerintah pusat, karena otonomi yang dijalankan bukan otonomi tanpa batas. Mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam melaksanakan penegakan hukum untuk menanggulangi pembalakan liar (illegal logging) di Provinsi Gorontalo. Konsep otonomi daerah mulai digulirkan pada awal reformasi, pascaamendemen Undang-undang Dasar 1945 dan diselesaikan pada 2002. Faktor ini mencakup unsur pemerintah daerah yang terdiri. Bagaimana pun pasca. Implementasi otonomi daerah dapat dikelompokkan dalam lima bidang, yaitu: 1. Nama : Fitria Nurhariyanti Nim: 043486047 pikiran untuk memecahkan, mengurangi permasalahan yang ada dalam masyarakat luas. Otonomi Daerah. Indonesia adalah negara banyak multikultur bisa dilihat segi ras, agama, bahasa, suku dan adat istiadat. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan membimbing masyarakat dalam. Pengertian “otonom” secara bahasa adalah “berdiri sendiri” atau “dengan pemerintahan sendiri”. Salah satu implementasi otonomi daerah adalah untuk menumbuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, karena dalam keberhasilan pembangunan dan pengembangan daerah tidak hanya berada ditangan pemegang kebijakan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kondisi yang diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berhasil dengan baik. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Jawabannya karena dalam pelaksanaannya tentu terdapat tujuan otonomi daerah yang harus dicapaimasing-masing pemerintahannya. Tema peringatan ini merupakan refleksi dari eksistensi dan ekspektasi. Dari uraian di atas lakukanlah telaah terkait dengan solusi nyata kita sebagai masyarakat untuk menanggulangi hambatan pelaksanaan otonomi daerah! (Petunjuk: silahkan baca dan pahami terlebih dahulu tentang hambatan otonomi daerah yang ada di dalam BMP MKDU4111) Soal 4 (skor 25) Pada praktek good governance menyaratkan harus terdapat transparasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah secara. Tujuan nya tidak lain untuk memangkas kesenjangan antara pemerintah pusat dan ekonomi baik dari aspek politik maupun ekonomi. (Menurut UU No. Dari uraian di atas lakukanlah telaah terkait dengan solusi nyata kita sebagai masyarakat untuk menanggulangi hambatan pelaksanaan otonomi daerah! 4. Jawab : 1. Ada beberapa solusi nyata kita sebagai masyarakat untuk menanggulangi hambatan pelaksanaan otonomi daerah antara. Keinginan bagi kita semua bangsa Indonesia untuk memiliki pemerintahan yang terbebas dari praktik korupsi, namun itu semua terasa hanya sebuah angan-angan saja melihat maraknya praktik. Di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, masyarakat lokal dan LSM yang mendukung telah berkerja sama dengan dewan setempat untuk merancang suatu. Upaya Penanggulangan Korupsi Pada Otonomi Daerah adalah Preventif Membangun etos pejabat dan pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta, Memulai dari diri sendiri, dari sekarang dan dari yang kecil untuk menghindari korupsi, Mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi. Sebagai konsekuensi logis dari otonomi daerah itu, pemerintah daerah sangat perlu melakukan berbagai perubahan dan inovasi serta penataan yang berkaitan dengan mengatur dan mengurus rumah. Kita akan merayakan Hari Otonomi Daerah pada tanggal 25 April 2015, menarik untuk kita kaji atas perkembangan otonomi daerah saat ini. Harapan dampak positif dari masyarakat daerah untuk daerahnya sendiri bergantung kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Kewajiban daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Selain itu, masalah kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan juga perlu diperhatikan. Close Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Utomo, Warsito, 2005, “Kajian Kritis Otonomi Daerah Yang Mengarah Kepada Pemberdayaan. Masyarakat perlu berperan aktif dalam memecahkan permasalahan yang timbul pada pelaksanaan otonomi daerah. satu penyangga terlaksananya otonomi daerah. Otonomi Daerah – Hakikat, Tujuan, Prinsip, Asas & Dasar Hukum – Untuk pembahasan kali ini kami akan mengulas mengenai Otonomi Daerah yang dimana dalam hal ini meliputi hakikat, tujuan, prinsip, asas dan dasar hukum, nah agar dapat lebih memahami dan dimengerti simak ulasan selengkapnya dibawah ini. 3. ASN. pendidikan,(b). membagi beberapa wilayah luas menjadi beberapa wilayah kecil (pemekaran). com – Pada masa Reformasi, pemerintah Indonesia melaksanakan otonomi daerah, yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat. telah mulai melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi secara sungguh-sungguh. SUATU malam, di sebuah kota, sebuah provinsi, di rumah seorang saudagar paling makmur, ramailah para tokoh berkunjung. Pusat maupun di Daerah serta BUMN/BUMD untuk menanggulangi kasus-kasus korupsi dalam pengelolaan pelayanan masyarakat, bukan saja bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah(APIP)/Satuan Pengawas Intern (SPI) masing-masing, tetapi juga bagi para pimpinan instansi/BUMN/BUMD yang bersangkutan. Monica Ayu Caesar Isabela, Nibras Nada Nailufar. Otonomi daerah untuk pertama kalinya. Faktor Keberhasilan dan Penghambat Otonomi Daerah. Berikut ini adalah lima prinsip pelaksanaan otonomi daerah yang perlu kamu ketahui, di antaranya yaitu: 1. terhadap kehidupan masyarakat sesuai riwayat adat-istiadat dan sifat-sifatnya dalam konteks negara kesatuan (lihat Prof. Demikian jawaban pertanyaan pada kurun waktu lebih satu dasawarsa berjalannya otonomi daerah sejak disahkan UU No. Hal ini disebabkan pemberantasan Lakukanlah telaah terkait dengan solusi nyata kita sebagai masyarakat untuk menanggulangi hambatan pelaksanaan otonomi daerah! Jumat, 03 Juni 2022 Tambah Komentar Kasus korupsi menjadi hambatan besar dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yang didalamnya terdapat program pembangunan. ”. 1. memiliki ketertarikan untuk meneliti hambatan - hambatan kerjasama yang 8 Pemkot Bandung, “Kunjungan. Demikian pernyataan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Laksda TNI. Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian dan Perubahannya 10 4. Adapun Solusi untuk menanggulangi hambatan pelaksanaan otonomi daerah yakni dengan : 1. Masyarakat. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. Keterlibatan par masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah Solusi untuk menanggulangi hambatan pelaksanaan otonomi daerah yakni dengan : Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Perkembangan Otonomi Daerah Masa Kini. Contohnya masih banyak pejabat pejabat. co. Di antara mereka ada yang mempersepsikan otonomi daerah sebagai prinsip penghormatan, terhadap kehidupan masyarakat sesuai riwayat adat-istiadat dan sifat-sifatnya dalam konteks negara kesatuan (lihat Prof. Tujuan diberikan otonomi daerah antara lain untuk meningkatkan pelayanan. . Pertama, prinsip kesatuan. ,M. Yang akan terjadi jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah daerah otonom tidak akan mampu menjalankan otonomi daerah secara maksimal,. Bagikan: Tema hari otonomi daerah tahun ini adalah "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Lebih Baik Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Kreatif Dan Inovatif". Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah : “Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. b. Prinsip otonomi seluas-luasnya. Hal ini dilakukan, karena muncul banyak sekali kritik dan tanggapan terkait pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Karenanya, peran serta masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai tujuan (participation is an end. Dari uraian di atas lakukanlah telaah terkait dengan solusi nyata kita sebagai masyarakat untuk menanggulangi hambatan pelaksanaan otonomi daerah! (Petunjuk:. Kegagalan yang sangat nyata adalah nampak dari “terdesentralisasikannya” korupsi ke daerah, sehingga banyak. Adanya krisis moneter dan transisi politik yang terjadi sejak 1 Januari 2001, Indonesia secara resmi melaksanakan desentralisasi [otonomi daerah]. *). Berdasakan penjelasan tersebut, ada beberapa prinsip pelaksanaan otonomi daerah. desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan political equality. Peran Masyarakat Untuk Menanggulangi Hambatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Hambatan-hambatan pada praktek demokrasi perwakilan tersebut hendaknya tidak melahirkan sikap anti sistem perwakilan. 2. 1. 1 Sebagai akibat dalam. pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penerapan otonomi daerah menjadi salah satu wujud demokratisasi yang memberikan ruang terhadap partisipasi masyarakat sipil dalam merespon permasalahan. Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai paradigma kebijakan otonomi daerah tersebut, kebijakan tersebut harus tetap dilaksanakan sebagai penerapan hasil kesepakatan kepentingan politik di masa kini, maka dari itu buku dengan judul Handbook Pemerintahan Daerah ini memperjelas kebijakan otonomi daerah, hubungan. Arti otonomi daerah adalah sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada daerah atau wilayah tertentu untuk mengatur dan mengelola urusan internal mereka sendiri. Inilah yang terjadi. Bagan Konsepsi Pemberantasan Korupsi dalam Otonomi Daerah. Indonesia merupakan negara yang besar baik dari segi wilayah nya mau pun dari segi penduduknya. Implementasi Kebijakan. com . telaah terkait dengan solusi nyata kita sebagai masyarakat untuk menanggulangi hambatan pelaksanaan otonomi daerah Solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan otonomi. Fakta ini dapat dijadikan dasar bahwa rakyat tidak boleh menyerahkan nasibnya semata-mata kepada wakil rakyat. kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah sehingga menyebabkan anggaran yang seharusnya untuk membangun daerahnya dikorupsi dan pembangunan menjadi terhambat. A. 1. Wakil Gubernur Idris Rahim menyerahkan bantuan pangan kepada salah seorang warga terdampak Covid-19. A. Dari uraian di atas lakukanlah telaah terkait dengan solusi nyata kita sebagai masyarakat untuk menanggulangi. Dari uraian di atas lakukanlah telaah terkait dengan solusi nyata kita sebagai masyarakat untuk menanggulangi hambatan pelaksanaan otonomi daerah! Jawab: Menurut saya ada 4 tahap yang harus dilakukan yaitu : -Pertama, rekonstruksi konsep desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini dilakukan agar Kepala Daerah yang mengepalai suatu daerah otonom akan terkontrol tindakannya sehingga Kepala Daerah tersebut tidak akan bertindak sewenang-wenang. N. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah (discretionary power). Selain itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah harus ditempuh berbagai cara, seperti: 1. Jawaban pada kurun waktu lebih satu dasawarsa berjalannya otonomi daerah sejak disahkan UU No. Maksud dari manusia pelaksana ini adalah seorang pemimpin daerah yaitu kepala. Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud otonomi daerah adalah: "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban. Otonomi daerah memberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Upaya Penanggulangan Korupsi Pada Otonomi Daerah adalah Preventif Membangun etos pejabat dan pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta, Memulai dari diri sendiri, dari sekarang dan dari yang kecil untuk menghindari korupsi, Mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan. Kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan inovasi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas nyata dan bertanggung jawab. Rifi Rivani Radiansyah1. com - 08/09/2020, 19:00 WIB. Dengan keterlibatan masyarakat yang semakin tinggi, maka berbagai kebijakan pembangunan daerah akan dapat merepresentasikan kepentingan masyarakat luas. Sayangnya, desentralisasi telah menyebabkan banyak korupsi di wilayah ini. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai gagasan tentang otonomi daerah. Ada beragam profesi berhimpun di situ. Solusi nyata kita sebagai masyarakat untuk menanggulangi hambatan pelaksanaan otonomi daerah misalnya kita sebagai masyarakat menyadari satu sama lain antara masyarakat dan pemerintahan agar dapat berkembang sehingga tercapailah apa yang dimaksud demokrasi yaitu rakyat oleh rakyat untuk rakyat tidak saja dapat menentukan. Meningkatkan pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah termasuk peningkatan peran pemerintah provinsi 3. Sedangkan aspek yang mendorong demokratisasi masih belum mampu dikembangkan sesuai dengan yang diharapkan. NIM: 044657018 Prodi : S1-Manajemen Tugas 3 PPKn 1. Otonomi daerah memberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Perlu Strategi Menyeluruh Untuk Atasi Korupsi Daerah. Korupsi. 3. Tujuan Otonomi Daerah. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat untuk kelancaran dan keberhasilan implementasi otonomi daerah itu pun tidak perlu. Melalui konsep pemberdayaan tersebut pemerintah membangun strategi untuk mulai meningkatkan part i sipasi masyarakat baik itu dalam proses maupun pelaksanaan pembangunan, kebijakan pembangunan ini menganut dua filosofi dasar yaitu public touch and bringing the public in, yakni sebuah kebijakan yang sungguh-sungguh. Tujuan kedua adalah untuk menciptakan local. Sarana dan Prasarana Dalam hal ini sering terjadi terbatasnya sarana yang digunakan sebagai pendukung pelaksanaan tugas, pelaksanaan otonomi desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa terutama pelayanan masyarakat. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti. Dari uraian di atas lakukanlah telaah terkait dengan solusi nyata kita sebagai masyarakat untuk menanggulangi hambatan pelaksanaan otonomi daerah! ( Petunjuk : silahkan baca dan pahami terlebih dahulu tentang hambatan otonomi daerah yang ada di dalam BMP MKDU4111) Soal 4 (skor 25) Pada praktek good governance menyaratkan harus. KOMPAS. Jawaban pada kurun waktu lebih satu dasawarsa berjalannya otonomi daerah sejak disahkan UU No. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Dasar Nega-ra Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Selain prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah, juga terdapat 5 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mengurangi kesenjangan antar daerah.